Ia menekankan bahwa media memiliki peran besar dalam membangun kesadaran publik terkait pentingnya menghormati hak-hak individu.
Siane Indriani, anggota Komnas HAM 2012-2017, menyebut pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai langkah konkret Presiden Prabowo dalam penegakan HAM.
Ia menyoroti sejumlah program pemerintah seperti pembangunan 3 juta rumah dan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 6,5 persen sebagai bentuk nyata penghormatan terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat.
“Pemenuhan hak Ekosob nampaknya makin ingin ditonjolkan oleh Presiden Prabowo dengan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan Upah Minimun Regional (UMR) 6,5 persen,” kata Siane.
“Kenaikan tunjangan guru, dan beberapa program sosial lainnya, termasuk juga dibentuknya Kementerian Kebudayaan,” tambahnya.
Pendekatan persuasif yang telah diterapkan pemerintah tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi landasan dalam menciptakan NKRI yang lebih adil dan inklusif.
