JAKARTA — Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan langkah-langkah strategis yang sangat tepat dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih adil dan inklusif, terutama dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia secara khusus menjadi salah satu tonggak penting yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan dan melindungi HAM secara lebih terstruktur.
Siane Indriani, anggota Komnas HAM 2012-2017, menjelaskan bahwa pembentukan kementerian ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mengimplementasikan HAM secara konkret.
Pasalnya, dengan adanya Kementerian Hak Asasi Manusia, maka hal tersebut merupakan keseriusan nyata dari Pemerintahan di era Prabowo-Gibran untuk menegakkan HAM.
Bukan hanya itu, namun sekaligus dapat menjawab berbagai tantangan masyarakat mengenai pemenuhan hak rakyat seperti bidang ekonomi dan sosial.
