Di sisi lain, penguatan hukum melalui revisi atau pembaruan peraturan juga menjadi hal yang tak kalah penting. Regulasi yang lebih ketat mengenai hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar memberikan efek jera yang lebih maksimal. Sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam hal ini akan sangat menentukan kelancaran upaya pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.
Koordinator Pidum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Evelin Nur Agusta menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam upaya pemberantasan narkoba. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi muda, serta mendukung kebijakan yang mendasari transformasi penegakkan hukum dalam menanggulangi kejahatan narkoba.
Pemberantasan narkoba memang tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga atau instansi saja. Dampak dari peredaran narkoba sangat kompleks, melibatkan berbagai aspek mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Karena itu, penting bagi lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, BNN, serta lembaga terkait lainnya, untuk bekerja sama secara sinergis. Sinergi yang dimaksud bukan hanya dalam hal koordinasi tindakan hukum, tetapi juga dalam hal pembentukan kebijakan, pencegahan, hingga rehabilitasi korban narkoba. Dalam hal ini, koordinasi antar lembaga hukum bukan sekadar penting, melainkan sangat krusial agar setiap aspek penanggulangan narkoba dapat dijalankan dengan lebih efektif dan terintegrasi.
Keberhasilan pemberantasan narkoba juga sangat bergantung pada peran serta masyarakat. Tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindak pidana narkoba di sekitar mereka, usaha pemberantasan tidak akan maksimal. Masyarakat harus memiliki kesadaran kolektif tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba, serta turut berperan dalam mendukung kebijakan yang ada.
