Tidak hanya di tingkat nasional, kebijakan pemberantasan narkoba juga diimplementasikan secara konkret di daerah-daerah. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Polres setempat turut berperan aktif dalam mendukung program 100 hari pertama Asta Cita Presiden Prabowo. Kapolres Kotawaringin Timur, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengungkap tujuh kasus narkoba dengan total delapan tersangka serta mengamankan 619,02 gram sabu selama satu bulan terakhir.
Kapolres Resky juga menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba, termasuk melakukan tes urine terhadap pegawai pemerintah dan anggota kepolisian. Pengawasan ketat dilakukan di tempat-tempat rawan narkoba, dan pihaknya tidak segan menindak tegas bahkan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Upaya ini diharapkan dapat membangun lingkungan yang bersih dari narkoba, sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.
Di Kabupaten Pamekasan, Polres Pamekasan di bawah komando AKBP Jazuli Dani Iriawan menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran narkoba dan judi online sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita. Kapolres Dani meminta unit-unit Satresnarkoba dan Satreskrim untuk meningkatkan pengawasan di daerah rawan narkoba dan mengidentifikasi akun-akun media sosial yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat dan instansi pemerintahan untuk bersama-sama mendukung swasembada pangan, yang merupakan salah satu aspek Asta Cita.
Dengan mengoptimalkan koordinasi di tingkat wilayah, Kapolres Jazuli Dani Iriawan berharap program 100 hari yang digagas Presiden Prabowo dapat segera memberikan dampak nyata di masyarakat. Ia menegaskan, bahwa komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan aman.
Keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba menjadi perhatian khusus dalam program pemberantasan narkoba di bawah Asta Cita. Kabareskrim Polri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada oknum aparat penegak hukum yang terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Proses hukum dan peradilan pidana akan diterapkan tanpa pandang bulu, baik terhadap masyarakat umum maupun aparat yang menyalahgunakan kewenangannya.
