Presiden Prabowo menyadari bahwa penerapan UU Cipta Kerja membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk masyarakat luas. Sosialisasi mengenai manfaat dan mekanisme dari undang-undang ini terus dilakukan oleh pemerintah, dengan harapan agar semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya kebijakan ini dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Dukungan masyarakat tidak hanya akan mempercepat implementasi kebijakan, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan adil.
Dalam pandangannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan UU Cipta Kerja bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga soal keberlanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan harus mencakup semua aspek, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil melalui UU Cipta Kerja diharapkan dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Presiden Prabowo mengedepankan pentingnya pembangunan hijau yang ramah lingkungan, dengan mendorong investasi pada sektor-sektor yang mendukung pelestarian alam dan pengurangan emisi karbon.
Satuan Tugas (Satgas) Undang Undang (UU) Cipta Kerja menyatakan, ada enam langkah yang harus dijalankan pemerintahan berikutnya dalam mendorong kinerja investasi. Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta mengatakan 6 hal yang segera disesuaikan oleh Pemerintahan baru, seperti peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sosialisasi, penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi, percepatan Single Submission dan digitalisasi, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMK, serta pemantauan, evaluasi, dan penguatan kelembagaan.
Implementasi UU Cipta Kerja di era Presiden Prabowo tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sebagai strategi komprehensif untuk menciptakan pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun tantangan besar tetap ada, melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat.
