Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Ratnawati mengatakan pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pekerja, terutama bagi mahasiswa yang kelak akan memasuki dunia kerja, adapun para pekerja sangat penting untuk memahami bahwa komponen-komponen yang ada pada UU Cipta Kerja secara cermat.
Presiden Prabowo berpendapat bahwa dengan terus memperkuat landasan kebijakan dalam negeri, termasuk melalui penerapan UU Cipta Kerja yang lebih responsif dan fleksibel, Indonesia dapat bertahan dan bahkan berkembang di tengah krisis global. Presiden juga mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri melalui inovasi teknologi dan digitalisasi, yang selaras dengan tujuan UU Cipta Kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri kreatif dan digital.
Selain aspek ekonomi, UU Cipta Kerja pada era Presiden Prabowo juga diarahkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan kerja di Indonesia. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk perlindungan terhadap upah yang layak dan jaminan sosial, menjadi perhatian utama. Presiden Prabowo memahami bahwa tanpa kesejahteraan pekerja, pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu, ia mendorong penerapan standar yang lebih tinggi dalam hal perlindungan hak-hak pekerja, termasuk akses yang lebih mudah terhadap jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan asuransi ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan terus berupaya mencari solusi terbaik untuk para pekerja. Menaker menekankan bahwa masalah ketenagakerjaan harus dipahami secara lebih menyeluruh, bukan hanya sebagai isu buruh, tetapi juga bagaimana menjaga agar investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berjalan. Yassierli juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-kementerian untuk menjaga hubungan industrial yang stabil. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.
