OPM telah berulang kali melakukan tindakan pembakaran fasilitas pendidikan, dan kejadian di Kabupaten Puncak hanya merupakan satu dari serangkaian aksi destruktif yang telah dilakukan. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2024, OPM telah membakar setidaknya 20 sekolah di berbagai daerah di Papua, termasuk sekolah dasar, menengah, dan atas. Salah satu insiden besar lainnya terjadi pada 21 Mei 2024, ketika gedung sekolah terpadu YPPGI Kepas Kopo di Kabupaten Paniai, yang meliputi PAUD, SD, dan SMP, juga dibakar oleh kelompok separatis ini.
Aksi-aksi OPM tersebut tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga merusak masa depan generasi muda di Papua. Anak-anak yang seharusnya berada di sekolah untuk menimba ilmu justru terpaksa absen karena gedung sekolah mereka dibakar. Tidak hanya itu, banyak anak-anak di Papua yang trauma melihat kekerasan dan perusakan yang dilakukan di lingkungan tempat mereka seharusnya merasa aman dan nyaman. Hal ini dapat berdampak jangka panjang pada psikologis mereka dan pada akhirnya menghambat pembangunan sumber daya manusia di Papua.
OPM seolah-olah mengirimkan pesan bahwa mereka menolak pembangunan di wilayah tersebut, termasuk dalam bidang pendidikan. Padahal, pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan yang masih dihadapi oleh sebagian besar wilayah di Papua. Dengan menghancurkan fasilitas pendidikan, OPM secara tidak langsung telah menyabotase masa depan anak-anak di Papua, yang merupakan generasi penerus yang seharusnya diberdayakan untuk membangun Papua yang lebih maju dan sejahtera.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan, turut menyayangkan aksi tersebut. Menurutnya, pembakaran sekolah ini merupakan tindakan yang sangat disayangkan karena sekolah tersebut digunakan oleh anak-anak untuk belajar setiap hari. Masyarakat setempat juga mengecam keras tindakan ini, karena mereka sadar bahwa pendidikan adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Letkol Candra juga menegaskan bahwa aksi-aksi semacam ini menunjukkan bahwa OPM memang tidak menginginkan anak-anak di Papua mengenyam pendidikan yang layak.
