Terkait penyelenggaraan pemerintah, kata Sulaiman, lembaga Sekwan sama seperti OPD lainnya. Yang bekerja di Sekwan juga ASN, tetapi mereka mempunyai tugas kekhususan yaitu membantu memfasilitasi kinerja daripada DPRD.
“Kalau seandainya telah terjadi sesuatu hal yang menyebabkan tidak berfungsinya atau tidak lancarnya kinerja DPRD berarti disitu tugas dari Sekwan dalam memfasilitasi tidak maksimal. Jaman sekarang semua serba sulit segala aktivitas menggunakan ITE dan itu membutuhkan tenaga-tenaga yang handal dalam mengelola,” katanya.
Sulaiman menyebut, bahwa tugas pokok Sekwan adalah memfasilitasi tugas-tugas kedewanan. “Nah sekarang tugas Ketua DPRD menyampaikan bahwa ada kendala dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan. Apalagi Ketua adalah orang yang akan mewakili lembaga ini dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatu di depan hukum juga bertanggungjawab atas segala urusan baik keluar maupun kedalam lembaga,” tegas Sulaiman.
Sulaiman menandaskan bahwa fungsi DPRD adalah mengontrol penyelenggara pemerintah baik dengan cara mengkritik dan juga memberikan masukan. “Nah sekarang persoalan sudah sampai di ranah hukum. Memang dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan itu harus dipidanakan? Kalau sampai menjalankan fungsi-fungsi kedewanan itu dipidanakan mau dikemanakan lembaga DPRD ini?,” tanya Sulaiman dengan nada tegas.
Ia menegaskan bahwa lembaga DPRD itu adalah representasi dari pada rakyat Kabupaten Alor, karena itu disebut lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Kalau terkait proses hukum Ketua DPRD yang dilakukan Pemda, saya tidak ingin masuk pada substansi hukum. Tetapi saya mempertanyakan apakah kedua lembaga yang notabene satu tubuh dua fungsi harus saling mempidanakan? Terus hanya ibarat bertepuk sebelah tangan? Karena tangan sebelah keseleo? Itu berarti akan berakibat pada tidak bisa jalannya fungsi,” kata Sulaiman sembari menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD melakukan fungsi kontrol dan dijamin Undang-undang.
Terkait sekelompok pimpinan OPD yang mendatangi Polres Alor guna menyerahkan berkas pernyataan sikap, bagi Sulaiman tindakan itu tidak sepatutnya dilakukan. “Sekarang ada sekelompok pimpinan OPD datang ke Polres lalu menyampaikan pernyataan sikap. Katanya cuma baca pernyataan sikap, apa itu bukan intervensi? Kalau anda sebagai korban, anda sudah lapor ya sudah. Tunggu nanti dipanggil untuk memberikan keterangan. Sudah lapor malah datang ramai-ramai lalu menyampaikan pernyataan bilang kami tidak intervensi ya kalau tidak intervensi ya tidak usah omong. Kalau anda omong itu anda intervensi. Anda dengan menyerahkan pernyataan sikap itu sama dengan intervensi,” tegasnya.
