Sulaiman Singh: DPRD Menjalankan Fungsi Kontrol Koq Dipidanakan?

Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH dan Wakil Ketua II Sulaiman Singh, SH saat gelar Jumpa Pers

KALABAHI, WARTAALOR.COM | Kisruh antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor Enny Anggrek, SH dan Pemerintah Daerah (Pemda) memanas pasca sekelompok pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendatangi Kepolisian Resor (Polres) dalam rangka menyerahkan berkas pernyataan sikap, Rabu, (10/2/21) pagi. Berkas pernyataan sikap itu terkait kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Enny Anggrek.

Terhadap peristiwa ini, Wakil Ketua II DPRD Alor Sulaiman Singh, SH angkat bicara. Sulaiman menanggapi pernyataan Enny Anggrek yang mengatakan bahwa ada dugaan pemufakatan Pemda dalam melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan ini kemudian dianggap suatu penghinaan, sehingga pemerintah melalui Kabag Hukum Setda Alor Marianus Adang melaporkan Enny Anggrek ke Polisi.

Sulaiman menandaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Enny Anggrek masih dalam batas kewajaran. “Yang dilaporkan adalah Ketua DPRD yang notabene pimpinan lembaga DPRD. Sesuai dengan UU Otonomi Daerah penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah Bupati dan DPRD. Artinya bahwa kedua lembaga ini punya tanggungjawab yang sama dalam mengelola dan pemimpin daerah,” tandas Singh saat gelar Jumpa Pers di Rumah Jabatan Ketua DPRD, Kelurahan Kalabahi Kota Teluk Mutiara, (10/2/21) sore.

Kalau sudah demikian, lanjut Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Alor ini, maka harus ada keharmonisan dalam hubungan kerja. “Nah sekarang kita semua ketahui bahwa sampai saat ini hiruk pikuknya tidak henti, malah sekarang melebar sampai ke penegak hukum. Padahal ini sebenarnya hal yang tidak lari dari fungsi dan tanggungjawab dalam mengelola roda pemerintahan,” tandas Singh dalam Jumpa Pers yang hadir juga Enny Anggrek.

Pos terkait