Sulaiman mengatakan bahwa kedua lembaga ini (eksekutif dan legislatif) adalah sama-sama unsur penyelenggara pemerintah yang ada di daerah. “Lalu persoalan sekarang Ketua DPRD dilaporkan ke Polisi oleh pemerintah daerah. Nah kalau satu sudah melapor satu, maka yang terjadi adalah masyarakat dibikin bingung,” tandasnya.
Sulaiman merasa aneh karena sepertinya kedua lembaga ini tidak saling memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga persoalan ini harus dibawa ke ranah hukum. Bagi Sulaiman ini akan menunjukkan bahwa kedua lembaga tidak mampu menyelesaikan sebuah persoalan dengan baik.
“Saya melihat justru kalau persoalan ini sudah sampai pada ranah hukum, itu sama seperti ibarat orang sudah sakit pada tingkat kronis. Karena itu dibutuhkan ramuan racikan obat khusus untuk menyelesaikan penyakit kronis ini,” tandasnya.
Terkait polemik yang berujung pidana, lagi-lagi Sulaiman menanyakan apakah seorang anggota DPRD dalam mengeluarkan pernyataan sesuai dengan fungsi yang melekat pada dirinya itu dipidanakan?
“Fungsi DPRD ya itu sudah. Melakukan kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan mempunyai hak budget. Karena itu dalam menjalankan fungsi, bisa dengan cara DPRD memberikan kritik saran dan sebagainya,” tegas Sulaiman.
“Nah sekarang kita lihat konteksnya, dilaporkan dalam kapasitas sebagai apa? Terkait dengan mutasi yang dilakukan pemerintah daerah, otomatis Bupati mempunyai kewenangan sebagai pembina kepegawaian di daerah. Itu tidak bisa dipungkiri karena memiliki hak mutlak. Tetapi dalam proses penyelenggaraan pemerintah juga ada rambu-rambu yang harus dilihat,” tegasnya lagi.
