Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Alor, Drs. Sony Alelang memimpin para pimpinan OPD mendatangi Mapolres Alor , Rabu (10/02) dalam rangka memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum yang satu ini terkait kasus dugaan permufakatan jahat yang dialamatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor oleh Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, SH dalam kasus mutasi staf di Sekretariat DPRD setempat.
Sebagaimana disaksikan WARTAALOR.COM, para pimpinan OPD yang dikoordinir Sekda Alor mendatangi Mapolres Alor dengan menggunakan mobil dinas. Mereka melakukan konfoi dari arah Kantor Bupati Alor ‘membela’ Kota Kalabahi menunju Mapolres Alor yang terletak di Jantung Kota Kalabahi.
Cara pimpinan OPD se-Kabupaten Alor mendatangi Mapolres Alor seperti lasimnya para pengunjuk rasa yang berasal dari kelompok masyarakat mendatangi kantor lembaga penegak hukum itu.
Tiba di Mapolres Alor, para pimpinan OPD membentuk barisan di pelataran Mapolres dengan tetap mengatur jarak, menggunakan masker sebagaimana yang dianjurkan pemerintah.
Mereka diterima Kapolres Alor, AKBP Agustinus Christmas Tri Suryanto, SIK dan sejumlah pejabat Polres setempat. Kepala Bagian Hukum dan Ham Sekretariat daerah Kabupaten Alor, Marianus Adang, SH didaulat Sekda, Soni Alelang untuk membacakan pernyataan sikap yang sudah diteken 49 Pimpinan OPD.
Sebelumnya, Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, SH dilaporkan pemerintah Kabupaten Alor ke Polres Alor terkait pernyataan dugaan permufakatan jahat dalam mutasi operator teknis Sekretariat DPRD dan isi chat WA yang diduga menuduh dan memfitnah, Sekda Alor, Sony Alelang.
Marianus Adang dalam pernyataan sikap pemerintah menegaskan bahwa penghasutan kepada masyarakat Kabupaten Alor untuk melawan kebijakan Pemkab Alor dengan menyatakan “Sebagai Ketua DPRD Alor, saya membuat pernyataan terbuka kepada semua khalayak umum untuk diketahui dan minta dukungan untuk kita lawan permufakatan jahat ini, yang secara sistimatis hendak mengacaukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa yang fokus mengurusi kepentingan rakyat merupakan sebuah bentuk hasutan yang secara nyata dan sadar serta dengan sengaja memprovokasi masyarakat agar tidak mempercayai kebijakan pemerintah dan atau melawan kebijakan Pemkab Alor, yang dapat berakibat pada lahirnya kekacauan ditengah masyarakat serta ketidakteraturan hidup,” tandas Marianus Adang.
Menurut pemerintah Kabupaten Alor, pernyataan ini juga mengisyaratkan perlawanan terhadap Pemda sehingga pernyataan ini sangat mengganggu sistim pemerintahan RI, dan juga di Kabupaten Alor. Karena itu yang bersangkutan sudah sepatutnya diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
