Aksi Demo Jilid II, GERAM Tolak Pembangunan Gedung DPRD Baru

KALABAHI, WARTAALOR.COM | Sekelompok aktivis Gerakan Rakyat Alor Menolak (GERAM) kembali melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD dan kantor Bupati Alor, Batu Nirwala, Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Alor – Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, (9/2/21). Aksi demo Jilid II ini GERAM konsisten pada tuntutan aksi demo sebelumnya (26/1/21) yaitu menolak rencana pembangunan Gedung DPRD Alor baru.

Di kantor DPRD, GERAM menegaskan saat ini masyarakat Alor sedang digempur wabah Virus Corona atau Covid-19. Virus mematikan ini telah meneror tatanan kehidupan mulai dari psikologi, pendidikan hingga melemahkan ekonomi kerakyatan. Namun ditengah-tengah situasi ini pula, Pemerintah Daerah (Pemda) Alor dan DPRD justru bersepakat membangun Gedung DPRD baru dengan anggaran senilai Rp 25 Miliar.

Menurut GERAM rencana pembangunan Gedung DPRD baru saat ini belum tepat karena hal yang tidak urgen. Oleh karena itu ditengah situasi seperti ini, anggaran senilai Rp 25 Miliar mestinya difokuskan untuk penanganan wabah virus Corona, pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

Salah seorang pendemo, Muhammad Yamin alias Yamin Masin dalam orasinya meminta kepada Pemda dan DPRD untuk fokus membangun pelayanan kemasyarakatan pada tiga pilar yaitu bagaimana mewujudkan Program Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar. “Kami menuntut agar pembangunan Gedung DPRD baru ditunda karena bukan hal prioritas. Sebab apakah dengan membangun Gedung DPRD semegah itu lalu rakyat Alor sudah bisa Kenyang, Sehat dan Pintar?,” tanya Yamin dengan nada tegas.

Penegasan yang sama juga disampaikan Aldi Mooy selaku Jenderal Lapangan dan Markus Kari. Mereka menilai Pemda dan DPRD seperti tidak lagi punya nurani. Pasalnya, ditengah kondisi keterpurukan ini akibat wabah Covid-19, Pemda dan DPRD justru mengambil suatu kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Dalam aksi ini, pendemo juga meminta kepada Pemda dan DPRD agar hentikan konflik baik sesama internal lembaga DPRD maupun DPRD dengan Pemda sebagai lembaga eksekutif. “Kami minta hentikan konflik para pejabat publik baik internal DPRD maupun terhadap eksekutif dan fokus pada pembangunan pelayanan kemasyarakatan,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Alor Drs. Amon Djobo saat menerima aktivis GERAM sempat ‘adu mulut’ ketika berdialog di Ruang Kerjanya. Bupati Alor Amon Djobo juga tetap pada komitmennya bahwa rencana pembangunan Gedung DPRD baru tetap dilakukan dengan sistem multi years.

Bupati Alor mengatakan bahwa tahun ini dialokasikan Rp. 8,5 milyar. “Nanti tahun depan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sudah dipresentasikan dengan komisi yang berkenaan di DPRD, sehingga adik-adik jangan marah. Adik-adik silahkan mengawal proses pembangunan Gedung DPRD sehingga apabila terjadi indikasi penyelewengan anggaran silahkan dibawa ke ranah hukum untuk diproses,” tegas Amon Djobo.

“Saya sudah kerja di pemerintahan sudah 43 tahun, lihat saya punya jejak langka. Saya korupsi tangkap. Titik. Ini urusan pemerintah. Teman-teman punya gagasan, ide bagus. Kami terima,” tandasnya lagi.*(Joka)