Ketua DPRD Alor Tak Gentar Hadapi Proses Hukum

Dijelaskan Pemkab Alor,  Enny Anggrek selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor juga dengan sadar telah menuduh dan memfitnah Sekda Kabupaten Alor lewat pesan Whatsapp pribadi, yang juga disertai dengan intimidasi dan ancaman untuk lapor ke Polisi, sehingga hal ini sangat mengganggu aktivitas kerja Sekda selaku pimpinan administrasi birokrasi di daerah.

Ditambahkan, pernyataan Enny Anggrek selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor sesungguhnya telah mencampuri urusan pemerintah yang bukan menjadi kewenangannya sehingga telah membangun opini masyarakat yang berdampak pada kinerja pemda dan ini patut disesali sehingga perlu disikapi secara tegas untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat Alor bahwa yang sebenarnya adalah  Enny Anggrek, SH selaku Ketua DPRD Alor lah yang tidak menjalankan fungsinya secara baik dalam membangun mitra bersama eksekutif, malah menyampaikan pernyataan resmi yang tidak benar dan menuduh pemerintah serta menghasut masyarakat melawan kebijakan Pemda.

Pimpinan OPD atas nama Pemkab Alor demikian  Adang, sangat menyesali sikap tidak terpuji  Enny Anggrek, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor sebagai pejabat publik di daerah  yang harusnya secara bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan malah yang bersangkutan melakukan sikap menyerang Pemda untuk merusak dan menciderai wibawa Pemda.

Karenanya, pemerintah Kabupaten Alor, menyatakan sikap  Polres Alor  memanggil dan memeriksa Enny Anggrek, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor untuk mempertanggungjawabkan dan membuktikan pernyataan-pernyataannya sebagaimana laporan/pengaduan Pemda melalui Bagian Hukum Setda Alor dan laoran/pengaduan Sekda atas nama Drs. Soni O Alelang secara pribadi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya terang Pemkab Alor, jika yang bersangkutan (Enny Anggrek,SH) tidak dapat membuktikan pernyataan-pernyataan menuduh, memfitnah/menista dan menghasut yang menyerang harga diri orang dan merendahkan martabat pejabat negara berkaitan dengan pemufakatan jahat, arogan dan intimidasi yang telah disampaikan, maka wajib dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agar permasalahan yang diadukan pemerintah daerah dan secara pribadi oleh Drs. Soni O Alelang selaku Sekda Alor dapat diproses hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku dan secara terbuka agar dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat sehingga tidak menjadi fitnah yang besar dalam masyarakat terhadap Pemkab Alor, pinta Pemkab Alor.

Dijelaskan Pemkab Alor,  proses penegakan hukum ini menjadi pantauan pihaknya selaku pimpinan OPD untuk dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai ketentuan.  “Apabila dalam waktu yang seharusnya, permasalahan ini tidak ditindaklanjuti sesuai ketentuan maka kami akan kembali mendatangi  Kapolres Alor dalam jumlah yang lebih banyak untuk bersama mendorong kasus ini agar cepat terselesaikan secara hukum,”  terang Adang dibagian pernyataan lanjutan.

Kapolres Alor, AKBP. Agustinus Christmas, SIK mengatakan, pihaknya berkewajiban melakukan penelusuran atau penyelidikan terhadap  laporan yang disampaikan warga masyarakat di wilayah hukum Polres Alor untuk membuktikan apakah laporan masyarakat memenuhi unsur-unsur pidana untuk ditingkatkan ke penyidikan.  “Dari dua laporan yang kami terima nantinya akan kami sampaikan perkembangan penanganan kepada saudara pelapor sama seperti yang kami lakukan terhadap pelapor yang berasal dari masyarakat biasa, “ kata Agustinus sembari menambahkan, pihaknya akan melakukan proses hukum ini sama seperti proses hukum yang diperlakukan Polres Alor kepada masyarakat biasa. 

Bacaan Lainnya

Usai menyampaikan pernyataan sikap, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Drs. Sony Alelang bersama para pimpinan OPD se-Kabupaten Alor secara tertib membubarkan diri dan kembali ke unit kerjanya masing-masing. *(Tim)

Pos terkait