KALABAHI, WARTAALOR.COM – Penanganan perkara dugaan penyimpangan tata kelola Dana Desa (DD) tahun 2022-2024 di Kabupaten Alor yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor kembali menuai sorotan dari berbagai kalangan. Direktur LSM Lintas Khatulistiwa Kabupaten Alor, Pontius Wali Mau, mempertanyakan fokus penyidikan yang dinilai hanya mengarah pada pengadaan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) atau lampu jalan, sementara masih banyak item pekerjaan Dana Desa lainnya yang dinilai memiliki potensi penyimpangan.
Dikutip dari Media Kupang, Jumat (26/6/2026), Pontius menilai penanganan perkara tata kelola Dana Desa seharusnya dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh jenis kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa, bukan hanya terbatas pada proyek PJU.
“Saya meminta Kejaksaan dalam penanganan perkara ini tidak hanya mengusut pekerjaan PJU, tetapi juga memeriksa seluruh item pekerjaan Dana Desa yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ada pekerjaan rabat jalan, sumur bor, penanganan abrasi, hingga berbagai kegiatan pengadaan lainnya. Mengapa hanya PJU yang menjadi fokus pemeriksaan?” ujar Pontius.
Menurutnya, sejak awal mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut, dirinya melihat adanya kejanggalan karena objek penyelidikan hanya difokuskan pada satu jenis kegiatan, sementara program Dana Desa mencakup banyak sektor pembangunan yang juga menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Pontius mempertanyakan apakah proyek-proyek lain seperti pembangunan rabat jalan, sumur bor, pekerjaan pengendalian abrasi maupun berbagai kegiatan pengadaan lainnya telah dipastikan tidak bermasalah, sehingga tidak ikut menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum.
