“Padahal di masyarakat juga banyak informasi mengenai dugaan persoalan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Mengapa tidak sekaligus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh sehingga seluruh tata kelola Dana Desa dapat dievaluasi?” katanya.
Ia mengaku menghargai tujuan awal Kejaksaan Negeri Alor dalam menangani perkara tata kelola Dana Desa, yakni untuk mendorong perbaikan sistem pengelolaan Dana Desa agar lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Namun demikian, menurut Pontius, apabila tujuan tersebut benar-benar ingin diwujudkan, maka proses penegakan hukum semestinya tidak dilakukan secara parsial, melainkan mencakup seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa.
“Kalau memang semangatnya adalah memperbaiki tata kelola Dana Desa, maka seluruh item pekerjaan perlu diperiksa. Dengan begitu akan diketahui secara objektif apakah potensi kerugian negara hanya terjadi pada PJU atau juga terdapat pada pekerjaan lainnya,” ujarnya.
