Pontius juga menyinggung berbagai pendapat yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk pernyataan kuasa hukum salah satu pihak yang pernah menyampaikan dugaan adanya kecenderungan tertentu dalam penanganan perkara tersebut.
“Saya sendiri tidak mengenal ibu Yuni maupun kuasa hukumnya. Tetapi setelah mencermati berbagai pernyataan yang berkembang, muncul pertanyaan di masyarakat mengenai mengapa hanya PJU yang menjadi sasaran pemeriksaan. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan apabila objek pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh,” katanya.
Karena itu, Pontius berharap Kejaksaan Negeri Alor di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri yang baru dapat melakukan evaluasi terhadap ruang lingkup penyidikan perkara tata kelola Dana Desa dengan memperluas pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan yang menggunakan Dana Desa.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola Dana Desa secara komprehensif sehingga pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Alor semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Alor terkait tanggapan atas kritik dan masukan yang disampaikan Direktur LSM Lintas Khatulistiwa Kabupaten Alor tersebut. (*)
