Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas mafia migas, menyusul terbongkarnya mega korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun per tahun selama periode 2018-2023. Kasus ini mencakup markup impor minyak mentah, impor BBM, serta pengapalan impor minyak mentah dan BBM yang dilakukan oleh oknum di anak perusahaan Pertamina dan beberapa perusahaan swasta.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, MBA, menilai bahwa kasus ini seharusnya tidak dialihkan pada perdebatan mengenai modus blending, karena hal tersebut hanya mengaburkan praktik perampokan negara yang sebenarnya.
“Kejaksaan Agung harus tetap fokus pada penanganan dugaan mega korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Pertamina terkait blending justru dapat berdampak negatif terhadap migrasi konsumen Pertamax ke SPBU asing atau ke BBM subsidi seperti Pertalite, yang pada akhirnya dapat membebani APBN.
Dr. Fahmy Radhi menegaskan bahwa pembersihan besar-besaran harus dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam mafia migas, baik di Pertamina maupun di kementerian terkait, termasuk mereka yang menjadi backing mafia migas.
