Oleh: Ali Fahmi )*
Kasus mega korupsi di PT Pertamina (Persero) telah menciptakan guncangan besar dalam sektor energi nasional. Dengan nilai kerugian yang mencapai Rp193,7 triliun per tahun selama periode 2018-2023, skandal ini bukan hanya sekadar penyimpangan keuangan, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemberantasan mafia migas menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa keuangan negara tidak lagi dirugikan oleh praktik korupsi yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Kasus korupsi yang terjadi di Pertamina melibatkan berbagai modus, mulai dari markup impor minyak mentah, impor BBM, hingga pengapalan impor minyak mentah dan BBM yang dilakukan oleh oknum di anak perusahaan Pertamina dan beberapa perusahaan swasta. Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, menilai bahwa kasus ini tidak boleh dialihkan pada perdebatan mengenai blending BBM, karena hal tersebut hanya akan mengaburkan fakta bahwa negara telah dirampok dalam skala besar.
Fahmy juga mengingatkan bahwa perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Pertamina terkait blending dapat berdampak negatif terhadap pola konsumsi masyarakat. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap BBM nonsubsidi seperti Pertamax, maka ada kemungkinan akan beralih ke BBM subsidi seperti Pertalite. Akibatnya, beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian nasional.
Selain itu, pengungkapan kasus ini yang baru terjadi di awal 2025 setelah berlangsung selama lima tahun menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang melindungi praktik tersebut sebelumnya. Fahmy menyoroti bahwa selama periode 2018-2023, skandal ini seolah tidak tersentuh sama sekali karena adanya backing yang sangat kuat. Tanpa operasi besar-besaran terhadap jaringan mafia migas dan pihak-pihak yang melindunginya, maka mega korupsi Pertamina dapat kembali terulang.
Pemberantasan korupsi di sektor migas tidak bisa dilakukan setengah hati. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung telah mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi ini. Barang bukti tersebut mencakup dokumen, laptop, handphone, serta alat komunikasi lainnya, yang diharapkan dapat mengungkap jaringan mafia migas secara lebih mendalam.
