Aspirasi Buruh Disalurkan Dalam Pembahasan UMP 2027 melalui Mekanisme Resmi

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan disusun dengan memperhatikan aspirasi berbagai pemangku kepentingan di pasar kerja.

“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS [Badan Pusat Statistik], berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Putri.

Keterlibatan unsur pekerja dan pengusaha dalam pembahasan ketenagakerjaan menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

Melalui kerangka tersebut, perbedaan pandangan mengenai formula maupun besaran kenaikan UMP 2027 dapat dibahas berdasarkan ketentuan hukum dan data yang tersedia. Aspirasi buruh memperoleh ruang dalam proses resmi, sementara keputusan akhir tetap mengikuti mekanisme penetapan pemerintah.

Pos terkait