Oleh: Naufal Mahendra )*
Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 menjadi perhatian berbagai kalangan seiring dimulainya tahapan pembahasan di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran kenaikan pendapatan pekerja, tetapi juga menyangkut daya beli masyarakat, kemampuan dunia usaha, serta keberlanjutan penciptaan lapangan kerja. Dalam situasi tersebut, dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi instrumen penting untuk mempertemukan berbagai kepentingan.
Pemerintah telah menetapkan kerangka pengupahan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 137 hingga Pasal 139 menjadi landasan bagi penetapan upah minimum, termasuk kewenangan gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula yang digunakan turut memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1,0. Pemerintah juga menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Penggunaan data tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih terukur bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi. Komponen KHL mencakup kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Dengan pendekatan tersebut, penetapan upah tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar pekerja dan karakteristik masing-masing wilayah.