Aspirasi Buruh Disalurkan Dalam Pembahasan UMP 2027 melalui Mekanisme Resmi

Di sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan dasar hukum penetapan UMP 2027 telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” ujar Yassierli.

Regulasi tersebut memberikan peran kepada dewan pengupahan daerah dalam menyepakati nilai KHL sebagai salah satu acuan penetapan upah minimum.

Penghitungan juga menggunakan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Data kondisi ekonomi serta ketenagakerjaan menjadi dasar untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan keadaan daerah.

Pos terkait