Penguatan pengawasan menjadi bagian penting dari penyempurnaan tata kelola program. Pada tahap awal, BGN menghadapi tantangan dalam mengawasi ribuan dapur dengan jumlah tenaga pengawas dan dukungan infrastruktur yang terbatas. Perkembangan tersebut mendorong perlunya sistem pemantauan yang lebih efektif, terukur, dan menjangkau seluruh unit pelayanan. Pemerintah memperkuat pemantauan operasional harian serta melakukan penertiban terhadap dapur yang belum memenuhi persyaratan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan hanya mengejar pertumbuhan jumlah penerima manfaat.
Akuntabilitas pengelolaan anggaran turut menjadi perhatian. Dapur yang tidak memenuhi standar dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan, sedangkan kewajiban pelaporan penggunaan anggaran menjadi instrumen untuk menjaga transparansi. Penghentian pencairan dana bagi dapur yang tidak menyampaikan laporan penggunaan anggaran harian merupakan salah satu bentuk penguatan pertanggungjawaban. Dengan mekanisme tersebut, anggaran negara diharapkan dikelola secara tertib dan digunakan sesuai tujuan program.
Penyempurnaan melalui transformasi MBG 2.0 juga menjadi peluang untuk meningkatkan mutu pelayanan. Pembaruan ini diharapkan memperkuat standar kebersihan dapur, kompetensi tenaga pengelola, sistem distribusi, dan pengawasan kualitas bahan pangan. Dengan tata kelola yang semakin profesional, perluasan program dapat memberikan manfaat lebih optimal tanpa mengabaikan keselamatan penerima manfaat. Upaya perbaikan berkelanjutan juga menjadi bukti bahwa pemerintah memiliki ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan dan memperkuat efektivitas program.
Keterlibatan pemerintah daerah memperkuat upaya tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya keamanan pangan dan kelayakan operasional SPPG dalam pelaksanaan MBG. Penegasan itu disampaikan dalam Sosialisasi Teknis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten di berbagai wilayah.