Salah satu langkah yang diterapkan adalah menunda pencairan anggaran bagi dapur yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian. Sudaryono menyebut kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah juga merancang transformasi MBG 2.0 guna memperbaiki tata kelola, kebersihan dapur, serta mutu makanan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, turut menekankan pentingnya pemeriksaan kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam sosialisasi Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ, ia menyampaikan bahwa keberhasilan program harus dinilai dari kualitas pelayanan.
“Keberhasilan MBG bukan hanya dilihat dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga harus memperhatikan keamanan, kualitas, ketepatan penerima, dan kesinambungan pelayanan,” jelasnya.