Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA mengatakan pentingnya menghubungkan dukungan anggaran dengan kebutuhan operasi dan hasil penanganan di lapangan. Pemerintah daerah perlu memetakan lokasi prioritas, ketersediaan sumber air, kebutuhan peralatan, serta kekuatan personel. Koordinasi melalui posko penanganan juga perlu diperkuat agar dukungan dapat menjangkau petugas pemadam dan masyarakat yang membutuhkan. Dengan pemetaan tersebut, pelaksanaan pemadaman dan pelayanan kesehatan dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kebutuhan setiap daerah.
Penggunaan bantuan juga disesuaikan dengan status kedaruratan wilayah. Daerah yang menetapkan kondisi tanggap darurat dapat menganggarkan bantuan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Sementara itu, daerah yang status tanggap daruratnya telah berakhir atau tidak menetapkan status tersebut dapat menggunakan anggaran melalui perangkat daerah terkait sesuai kewenangan dan program yang berkenaan. Mekanisme ini memastikan kebutuhan pemadaman maupun perlindungan kesehatan tetap dapat ditindaklanjuti meskipun masa tanggap darurat telah selesai.
Penentuan alokasi bantuan mempertimbangkan luas kebakaran, jumlah titik panas dan titik api, lokasi kebakaran berulang, keterbatasan sumber air, keberadaan kawasan vital atau strategis, serta potensi kabut asap lintas batas. Selain itu, dukungan pemerintah mencakup pemulihan ekosistem gambut bekas terbakar dan penyelamatan satwa liar sebagai bagian dari penanganan dampak kebakaran. Upaya pemulihan tersebut melengkapi langkah pengendalian api dan perlindungan masyarakat agar risiko kebakaran berulang dapat dikurangi.
Melalui penguatan pendanaan, kesiapan personel, penyediaan peralatan, dan pelayanan medis, pemerintah mendorong penanganan karhutla yang menyatukan pemadaman dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci agar penanganan berjalan berkesinambungan sesuai kebutuhan wilayah.
