Oleh : Matius Jikwa )*
Pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang mampu menjawab tantangan geografis, sosial, ekonomi, dan keterbatasan akses pelayanan dasar. Dalam konteks tersebut, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) memiliki peran strategis sebagai instrumen negara untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP). Keberadaan Otsus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Selama pelaksanaannya, Otsus terus mengalami penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan memastikan program pembangunan berjalan lebih terarah. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penyediaan alokasi dana, tetapi juga memperkuat pengawasan, pendampingan, dan koordinasi agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah ini penting mengingat keberhasilan kebijakan Otsus sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan anggaran menjadi program yang memberikan manfaat langsung.
Komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola tersebut terlihat melalui pengawalan penyaluran Dana Otsus Tahun Anggaran 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta memberikan asistensi kepada pemerintah daerah di Papua untuk mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran. Upaya tersebut dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Percepatan penyaluran menjadi perhatian penting karena Dana Otsus merupakan sumber pembiayaan strategis bagi pembangunan Papua. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi sehingga tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan program. Dalam hal ini, pendampingan pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas daerah, bukan sekadar mekanisme pengawasan administratif. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus merumuskan penyelesaian yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.