Jakarta – Pemerintah menyiapkan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai langkah strategis untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan sosial (bansos) sekaligus memperkuat ketepatan penyaluran subsidi.
Program yang direncanakan diluncurkan pada 10 November 2026 ini diarahkan untuk memastikan bantuan negara diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Melalui pemanfaatan sistem digital dan verifikasi data, pemerintah berupaya membangun mekanisme perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, Perlinsos Digital menjadi bagian dari rencana transformasi kebijakan subsidi, termasuk melalui skema transfer tunai langsung kepada masyarakat yang berhak. Pendekatan tersebut diharapkan membuat manfaat anggaran negara lebih tepat sasaran dibandingkan subsidi yang diberikan melalui produk tertentu.
“Yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut.
