Pandangan Maman penting karena skala program nasional tidak otomatis membuat peluang tersebar merata. UMKM sekitar dapur perlu mendapat informasi pengadaan, persyaratan jelas, dan pendampingan standar. Penataan administrasi serta sistem pembelian yang sesuai karakter usaha lokal dapat mencegah peluang hanya dinikmati pelaku bermodal besar dan berjaringan luas.
Data BGN yang dirujuk RRI mencatat bahwa per 9 Oktober 2026 terdapat 63.608 pemasok MBG di 37 provinsi. Sebanyak 52.689 di antaranya merupakan UMKM atau sekitar 82,83 persen. Rantai pasok tersebut juga melibatkan 9.388 koperasi, 1.105 badan usaha milik desa, dan 426 Koperasi Desa Merah Putih. Maman menyebut sekitar 68 ribu UMKM pada 25 Oktober, sehingga angka tersebut perlu dipahami berdasarkan waktu dan basis pemutakhiran yang berbeda. Data transparan akan membantu publik menilai perluasan partisipasi secara akurat.
Kepala BGN Sudaryono memandang MBG tidak berhenti pada pemenuhan gizi, melainkan juga dapat menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui keterlibatan UMKM, petani, dan peternak. Kebutuhan rutin dapur pelayanan dapat membuka pasar bagi hasil pertanian, telur, daging, ikan, sayuran, buah, dan produk olahan. Dengan mengutamakan produsen sekitar, belanja program berpeluang berputar di masyarakat dan mendukung usaha yang selama ini memiliki pasar terbatas.
Sudaryono juga menekankan bahwa manfaat ekonomi harus berjalan seiring dengan ketepatan bahan dan pemenuhan standar keamanan pangan. Perluasan kesempatan pemasok tidak boleh mengurangi kualitas makanan. UMKM perlu menjaga kebersihan, konsistensi mutu, ketepatan pengiriman, dan kesinambungan pasokan. Pendampingan teknis, akses pembiayaan, serta kepastian mekanisme pembayaran dapat membantu pelaku usaha memenuhi tuntutan tersebut tanpa kehilangan daya saing. Pelatihan pencatatan stok dan pengemasan juga dapat mencegah pemborosan.