Oleh: Putera Wicaksono*
Langkah pemerintah Indonesia memangkas pasokan gas pipa ke Singapura sejak 24 Oktober 2026 dapat dibaca sebagai kesempatan berharga untuk meneguhkan kedaulatan energi dalam negeri. Total volume yang dikurangi mencapai 31 billion british thermal unit per day (BBTUD), terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatera. Angka tersebut menegaskan bahwa kebutuhan energi domestik layak diprioritaskan. Di tengah situasi hubungan antarnegara yang dinamis, kebijakan ini bukan sekadar urusan hitung-hitungan ekonomi dan teknis operasional. Ia juga mengingatkan bahwa kekayaan alam mesti dikelola agar memberi manfaat sebesar mungkin bagi kepentingan bangsa, tanpa melupakan komitmen kerja sama dengan pihak luar. Karena itu, momentum ini patut dimanfaatkan untuk menata ulang prioritas pasokan secara lebih matang.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa pemangkasan itu hanya menyasar Singapura. Hingga 24 Oktober 2026, tidak ada negara lain yang dikenai penyesuaian serupa. Keterangan ini menunjukkan bahwa pemerintah bertindak secara terukur dengan menimbang ketersediaan gas, kebutuhan dalam negeri, dan kewajiban yang sudah disepakati bersama mitra dagang. Oleh karena itu, kebijakan tersebut sebaiknya dilihat secara proporsional, tidak semata sebagai persoalan politik, tetapi sebagai upaya menyelaraskan kepentingan ekonomi nasional dengan keberlangsungan hubungan bilateral.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa volume gas pipa yang dipangkas sebesar 31 juta metrik standar kaki kubik per hari (MMscfd), atau kurang lebih delapan persen dari seluruh ekspor gas pipa Indonesia. Sebelum penyesuaian, total ekspor berada di angka 409,55 MMscfd dan berasal dari perairan Natuna serta Sumatera. Menurut Bahlil, jumlah yang dikurangi tersebut masih berada dalam ambang minimum kontrak. Karena kewajiban penyaluran minimal berkisar 91–92 persen, langkah ini dianggap belum melanggar kesepakatan yang berlaku.