Besarnya peluang tersebut terlihat dari data BGN per 9 Oktober 2026. Dari total 63.608 pemasok yang tersebar di 37 provinsi, sebanyak 52.689 atau sekitar 82,83 persen merupakan pelaku UMKM. Selain itu, rantai pasok MBG juga melibatkan 9.388 koperasi, 1.105 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 426 Koperasi Desa Merah Putih. Data tersebut menggambarkan bahwa usaha masyarakat telah menjadi bagian penting dari ekosistem pengadaan program.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa pelaksanaan MBG perlu memberikan dampak terhadap ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan peternak. Prioritas penggunaan bahan pangan dari daerah setempat menjadi salah satu cara agar manfaat belanja program dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi pelayanan. Meski demikian, bahan makanan yang dipasok tetap harus memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan agar tujuan peningkatan gizi berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan penerima manfaat.
Prioritas pemasok lokal juga bukan berarti seluruh kebutuhan harus selalu dipenuhi dari satu wilayah. Apabila ketersediaan bahan pangan setempat belum mencukupi, sumber pasokan lain dapat digunakan sesuai mekanisme yang berlaku. Prinsip utamanya adalah memberi kesempatan kepada produsen terdekat selama mereka mampu memenuhi kebutuhan dari segi volume, kualitas, harga, dan ketepatan waktu pengiriman.
Skema tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara penyelenggara program dan pelaku usaha daerah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi titik penting yang menghubungkan kebutuhan dapur dengan produsen dan pemasok. Pengadaan bahan pangan dari wilayah sekitar berpotensi memperluas pasar produk lokal sekaligus menciptakan permintaan yang lebih teratur bagi usaha yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses pemasaran.