“Jadi, Presiden kita lebih mengutamakan penghematan uang negara, kepentingan masyarakat ketimbang menjadikan BUMN untuk tempat orang-orang,” ujar Hariqo.
Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra Samal, menekankan pentingnya pelayanan publik dalam pengelolaan perusahaan umum (Perum).
“Pilar pertama yang kami tetapkan di sana adalah public value first,” kata Hambra.
Melalui penataan tersebut, pemerintah mendorong BUMN semakin efisien, profesional, dan berkelanjutan, dengan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.