Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Kebijakan ini bertujuan memastikan perusahaan pelat merah mampu mengelola aset negara secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prabowo menargetkan penutupan 700 perusahaan hingga akhir 2026. Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, ia menyebut pemerintah telah merampingkan sekitar 364 dari 1.074 BUMN dan entitas terkait.
“Dari 1.074 BUMN, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining, kita sudah kurangi kurang lebih 364 sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, perusahaan yang tidak efisien, terus merugi, dan bermasalah dalam pengelolaan keuangan menjadi sasaran penataan. Pemerintah tidak ingin mempertahankan perusahaan yang justru membebani keuangan negara tanpa memberikan kontribusi sepadan.