Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, menjelaskan bahwa pemerintah mengarahkan pengurangan jumlah BUMN dari sekitar 1.077 perusahaan menjadi 300 perusahaan, dengan kemungkinan jumlahnya kembali dipangkas menjadi 200 atau 100 perusahaan. Menurut perhitungannya, perampingan tersebut berpotensi menghemat keuangan negara lebih dari Rp50 triliun. Reformasi juga menyentuh struktur kepemimpinan melalui pengurangan posisi komisaris dan direksi serta penghapusan tantiem bagi komisaris sebagai bagian dari pembenahan tata kelola.
Meski demikian, perubahan struktur perusahaan dapat memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, terutama ketika penggabungan unit usaha membuat sejumlah fungsi menjadi tumpang tindih. Karena itu, konsolidasi perlu disertai pemetaan kebutuhan pegawai secara terukur agar penataan organisasi tidak serta-merta berujung pada hilangnya pekerjaan. Pegawai yang masih dibutuhkan dapat ditempatkan pada unit yang sesuai, sementara pelatihan ulang diperlukan untuk membantu pekerja menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang.
Kepastian mengenai status pekerjaan, penempatan, dan pemenuhan hak tenaga kerja juga perlu menjadi bagian dari pelaksanaan reformasi. Komunikasi terbuka antara manajemen dan pekerja dapat mengurangi ketidakpastian sekaligus memberikan ruang untuk membahas dampak perubahan organisasi sejak awal. Apabila penyesuaian jumlah tenaga kerja tidak dapat dihindari, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk pemenuhan hak pekerja sesuai peraturan.
Keterlibatan serikat pekerja dalam proses konsolidasi turut mendukung terciptanya transisi yang lebih terukur. Dialog antara perwakilan pekerja dan manajemen dapat membantu mengidentifikasi persoalan di lapangan, membahas peluang penempatan kembali, serta mencari solusi atas perubahan fungsi maupun sistem kerja. Pendekatan ini penting agar efisiensi tidak mengorbankan kepercayaan di lingkungan kerja dan produktivitas yang justru dibutuhkan perusahaan untuk tumbuh.