Oleh: Dimas Setiawan*
Sektor minyak dan gas bumi (migas) berpeluang menjadi salah satu penopang penting penerimaan negara di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tersebut mampu mencapai 109 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prospek ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya energi secara optimal dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi keuangan negara, asalkan didukung peningkatan produksi, investasi, dan tata kelola yang berkelanjutan.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah Indonesia di tengah perkembangan geopolitik internasional turut membuka peluang peningkatan penerimaan negara. Namun, mengandalkan pergerakan harga minyak semata bukanlah strategi yang cukup kuat untuk menjaga kesinambungan pendapatan. Pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan bahwa momentum kenaikan harga tersebut diikuti langkah konkret untuk memperbesar produksi serta meningkatkan nilai ekonomi dari kegiatan hulu migas.
Desti menegaskan bahwa pencapaian penerimaan negara membutuhkan strategi komersialisasi yang tepat dengan melibatkan SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan berbagai pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, iklim investasi yang kondusif, dan kebijakan fiskal yang kompetitif. Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan lapangan migas maupun melakukan eksplorasi guna menemukan cadangan baru.