Di Jawa Barat, realisasi KPP mencapai Rp4,19 triliun atau sekitar 64,88 persen dari target wilayah. Bank BJB menjadi salah satu penyalur dengan target Rp500 miliar. Sampai awal Oktober, pembiayaan yang telah direalisasikan Bank BJB mencapai Rp90,7 miliar untuk 179 debitur, sementara target sepanjang 2026 diarahkan kepada 1.286 debitur. Maruarar mendorong Bank BJB mempercepat penyaluran agar manfaat pembiayaan semakin banyak dirasakan masyarakat. Ia bahkan berharap Bank Jabar kembali ke peringkat pertama melalui kerja keras dan kecepatan pelayanan.
Dari sudut pandang kebijakan publik, percepatan pembiayaan memiliki efek berantai karena permintaan rumah berkaitan dengan kebutuhan material, jasa konstruksi, tenaga kerja, hingga usaha kecil di sekitar proyek perumahan. Karena itu, keberhasilan pembiayaan bukan hanya soal transaksi kredit, melainkan juga peluang memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, perluasan pembiayaan tetap harus disertai prinsip kehati-hatian, keterjangkauan cicilan, serta pengawasan agar kelompok penerima tidak justru menghadapi beban baru di kemudian hari.
Maruarar mengingatkan agar aparatur tidak sekadar puas melihat capaian administratif, tetapi ikut memeriksa pelaksanaan di lapangan. Ia menekankan regulasi harus menjadi solusi, bukan tambahan beban bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap mekanisme pembiayaan menjadi penting supaya aturan yang dibuat benar-benar memudahkan masyarakat mendapatkan rumah dan mendorong pelaku usaha perumahan memperluas pasokan.
Selama setahun terakhir, pemerintah juga telah memperluas fondasi kebijakan perumahan melalui sejumlah langkah. Kementerian PKP memperkuat Program Bedah Rumah, FLPP, KPP, dan rusun subsidi, sementara pemerintah menetapkan dukungan percepatan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah juga menyepakati tenor KPR FLPP hingga 40 tahun, dengan suku bunga rumah subsidi tetap 5 persen dan rusun subsidi 6 persen. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembang terus diperkuat untuk mendorong rumah yang layak, terjangkau, dan tepat sasaran. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya memperluas akses sekaligus membangun ekosistem perumahan yang lebih terintegrasi.