Surat Kajari Alor Tuai Polemik
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Alor, Mohammad Nurssitias, menerbitkan surat tertanggal 6 Mei 2026 dengan Nomor: B-768/N.3.21/Fd.1/05/2026 yang ditujukan kepada para kepala desa terkait pengadaan lampu jalan Dana Desa tahun anggaran 2022–2024.
Dalam surat tersebut, para kepala desa diminta membawa unit lampu ke Kantor Kejaksaan Negeri Alor di Kalabahi untuk kepentingan pemeriksaan dalam penanganan dugaan penyimpangan tata kelola Dana Desa.
“Dengan ini kami minta kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Alor yang melaksanakan pengadaan lampu pada tahun 2022–2024 agar dapat membawa unit lampu per tahun dari masing-masing desa untuk diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Alor,” tulis Mohammad Nurssitias dalam surat tersebut.
Kajari juga meminta agar setiap lampu diberi tanda identitas berupa nama desa, tahun pekerjaan dan nama penyedia atau supplier.
Salah satu penyedia pengadaan lampu tersebut adalah UD Tetap Jaya yang dipimpin Direktris Maria Bernadeta Yuni.
Maria melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara dan Mediator Fransisco Bernando Bessi & Partners telah menyampaikan surat keberatan kepada Kajari Alor agar mempertimbangkan kembali permintaan pembongkaran lampu.
Kuasa hukum perusahaan, Fransisco Bernando Bessi, menilai pembongkaran lampu yang telah terpasang selama bertahun-tahun berpotensi menimbulkan kerusakan dan justru dapat memunculkan kerugian baru.
“Komponen dari tiang-tiang ini sendiri terdiri dari tiang penyangga, panel dan juga komponen lainnya dan itu harus ada ahli khusus untuk membongkar dan membuka. Jika ini terus dipaksakan maka potensi kerugian justru dapat timbul dari tindakan tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sistem PJU tenaga surya terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi, seperti solar panel, battery lithium, lampu LED, battery controller regulator, box panel, kabel instalasi, tiang octagonal, support solar cell hingga pondasi.
Karena itu, pencopotan lampu dinilai berpotensi mengakibatkan kerusakan pada unit yang sebelumnya telah dipasang dan berfungsi dengan baik.
Fransisco juga menegaskan, apabila pembongkaran tetap dipaksakan tanpa menggunakan tenaga ahli, maka seluruh risiko kerusakan yang timbul berada di luar tanggung jawab kliennya.
“Kami berharap proses penegakan hukum tetap dilakukan secara cermat dan utuh agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tandasnya. (*)
