Oleh Karina Aulia )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat pemerintah melalui pembenahan tata kelola, efisiensi anggaran, serta peningkatan pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah melakukan transformasi MBG 2.0 untuk memastikan program berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Keberhasilan pemerintah selama setahun dalam memperluas jangkauan program sosial perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak hanya diukur berdasarkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas makanan, keselamatan masyarakat, dan ketepatan penggunaan anggaran negara.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG menghadapi tantangan pengawasan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Pada tahap awal, sekitar 700 personel harus mengawasi kurang lebih 27.000 dapur yang tersebar di berbagai wilayah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN memperkuat digitalisasi dan verifikasi data penerima manfaat. Sudaryono menegaskan bahwa data yang digunakan harus benar-benar valid, sedangkan data fiktif harus dihapus dari sistem. Digitalisasi juga diperlukan agar seluruh proses pelaksanaan dapat dipantau secara transparan. Langkah ini penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.