KALABAHI, WARTAALOR.COM — Langkah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Alor, Mohammad Nurssitias, yang meminta para kepala desa membawa unit lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) ke Kantor Kejaksaan Negeri Alor menuai sorotan dari berbagai pihak. Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat dan tidak sejalan dengan prinsip pemeriksaan proyek konstruksi maupun tata cara audit fisik yang lazim dilakukan dalam penanganan dugaan penyimpangan anggaran.
Pakar Hukum Pidana Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Michael Feka menegaskan bahwa pemeriksaan fisik proyek seharusnya dilakukan langsung di lokasi pekerjaan agar hasil pemeriksaan lebih objektif, akurat dan efisien.
Menurutnya, pemeriksaan di lapangan memungkinkan penyidik maupun auditor melihat secara utuh kondisi proyek yang dibiayai menggunakan Dana Desa, termasuk kualitas pekerjaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan hingga kesesuaian dengan kontrak.
“Dengan mempertimbangkan sejumlah aspek tersebut, sangat penting untuk menegaskan bahwa di masa depan, Kajari Alor tidak boleh mengulangi langkah yang sama dalam proses pemeriksaan proyek PJU atau proyek-proyek lain,” ujar Michael Feka kepada wartawan.
Ia mengatakan, dalam prinsip hukum dan pemeriksaan konstruksi, pendekatan yang paling tepat adalah pemeriksaan langsung di titik pekerjaan, bukan dengan membongkar fasilitas yang sudah terpasang kemudian dibawa ke kantor pemeriksa.
Selain dinilai tidak efektif, tindakan pembongkaran juga disebut berpotensi menimbulkan kerusakan pada komponen lampu tenaga surya serta menambah beban biaya bagi pemerintah desa.
“Tindakan ini berisiko menyebabkan kerusakan pada komponen dan panel, serta menambah beban biaya bagi kepala desa, mengingat kondisi geografis Alor,” ungkapnya.
Michael menambahkan, dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum tetap harus mengedepankan prinsip keadilan tanpa menimbulkan kerugian baru terhadap pihak-pihak yang belum tentu bersalah.
Karena itu, pemeriksaan berbasis lapangan dinilai lebih sesuai dengan prinsip profesionalitas dan kehati-hatian dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Pola Audit Inspektorat Jawa Tengah
Pandangan serupa juga tergambar dalam materi pemeriksaan proyek PJU yang dipublikasikan melalui kanal edukasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa audit pekerjaan PJU dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek administrasi, teknis, mutu pekerjaan, volume pekerjaan hingga kesesuaian pemasangan di lapangan.
Sebelum pemeriksaan fisik dilakukan, auditor diwajibkan memeriksa dokumen administrasi proyek, antara lain surat perjanjian kerja, surat penunjukan penyedia, dokumen penawaran, spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, dokumentasi pekerjaan, hingga sertifikat mutu dan garansi pabrik.
Setelah itu, auditor bersama penyedia, pengawas lapangan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) turun langsung ke lokasi proyek untuk melakukan pemeriksaan fisik.
