Oleh : Rahmad Ramdhoni
Kedaulatan ekonomi merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdaya saing. Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor pertambangan dan energi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kekayaan alam yang besar harus diimbangi dengan tata kelola perdagangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional. Tanpa pengelolaan yang tepat, potensi ekonomi dari kekayaan alam justru dapat memberikan manfaat lebih besar kepada pihak lain dibandingkan negara sendiri.
Dalam konteks tersebut, kebijakan Pemerintah melalui Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menertibkan jalur ekspor SDA menjadi langkah strategis yang patut didukung. Pemerintah mengarahkan agar ekspor komoditas energi, mulai dari batu bara hingga minyak dan gas bumi, dilakukan secara langsung dari Indonesia menuju negara tujuan tanpa melalui negara perantara sebagai tempat pencatatan transaksi perdagangan. Kebijakan ini bukan sekadar pembenahan teknis perdagangan internasional, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang bersumber dari kekayaan alam Indonesia memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara.
Selama ini, persoalan perdagangan komoditas SDA tidak selalu berkaitan dengan jalur pengiriman fisik barang, tetapi juga menyangkut lokasi pencatatan kontrak, faktur, dan margin perdagangan. Dalam perdagangan batu bara, misalnya, kapal pengangkut dapat berlayar langsung dari Indonesia menuju negara pembeli seperti China dan India. Namun, transaksi perdagangan dan keuntungan perusahaan dapat tercatat melalui entitas usaha yang berkantor di negara lain, termasuk Singapura. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sebagian nilai ekonomi dari perdagangan komoditas Indonesia tidak sepenuhnya tercermin dalam pencatatan ekonomi nasional.