*) Oleh : Gavin Asadit
Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat sistem peringatan dini dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia. Memasuki November 2026, ancaman kebakaran masih ditemukan di sejumlah wilayah meskipun sebagian daerah mulai memasuki musim hujan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur masyarakat dan mitra internasional.
Berdasarkan data BNPB tanggal 3 November 2026, kejadian Karhutla masih berlangsung di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, serta Kabupaten Klaten dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di Parigi Moutong, kebakaran di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bolano Lambunu, telah berdampak pada sekitar 110 hektare lahan perkebunan dan lahan kosong. Proses pemadaman menghadapi kendala berupa kondisi medan dan keterbatasan sumber air. Penanganan dilakukan oleh BPBD bersama TNI, Polri, pemadam kebakaran, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat setempat.
BNPB mencatat bahwa sekitar 1.256 hektare lahan masih dalam penanganan di enam provinsi. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Tengah seluas 547 hektare, Papua Selatan 455 hektare, Kalimantan Timur 60 hektare, Sulawesi Tengah 89 hektare, Sulawesi Tenggara 91 hektare, dan Nusa Tenggara Timur 14 hektare. Untuk mendukung penanganan, pemerintah menyiagakan 51 armada udara yang terdiri atas 21 pesawat patroli, CASA, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 30 helikopter *water bombing*. Data tersebut menunjukkan perlunya sistem pemantauan yang terus diperbarui agar penempatan personel dan sarana pemadaman sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah.