“Peristiwa ini adalah realitas yang tidak bisa dilabur putih seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika benar demikian, maka ini merupakan dugaan tindakan asusila yang tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.
Lomboan menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan didasari oleh dendam pribadi maupun kepentingan tertentu. Ia mengaku terpanggil secara moral untuk menyuarakan hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya menjaga nilai-nilai etika di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti kecenderungan sejumlah pihak yang dinilainya berupaya membangun citra positif Bupati Alor di tengah proses pemulihan kesehatannya. Menurut Lomboan, langkah tersebut berpotensi menutupi persoalan substansial yang seharusnya diungkap secara terbuka kepada publik.
Selain itu, Lomboan menilai sejumlah kegiatan yang belakangan dilakukan oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), terutama menjelang rencana mutasi dan pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor, terkesan lebih berorientasi pada pencitraan daripada pelayanan publik yang sesungguhnya.
“Kalau kasus ini ditutupi dan dianggap sesuatu yang baik, dan bukan satu tindakan asusila. Lalu kita postingan di media sosial bilang Tuhan itu baik maksudnya apa?,” tandasnya.
Menurutnya, kita harus tetap kritis. Jangan sampai kegiatan yang dikemas sebagai pelayanan masyarakat justru hanya menjadi sarana mencari muka.
Lomboan bahkan menyarankan agar apabila keluarga Bupati Alor benar-benar ingin memperoleh kejelasan atas berbagai informasi yang beredar, maka langkah hukum dapat ditempuh melalui pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum.
