KALABAHI, WARTAALOR.COM — Proses mutasi dan pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor hingga kini belum juga memasuki tahapan pengajuan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dokumen usulan pelantikan yang menjadi syarat untuk memperoleh pertimbangan teknis (pertek) dari BKN diketahui masih tertahan di tingkat internal pemerintah daerah.
Dikutip dari Victory News, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Alor, Obeth Bolang, saat dikonfirmasi pada Rabu (22/4/2026), mengakui bahwa hingga saat ini dokumen usulan pelantikan belum dikirim ke BKN. Menurutnya, dokumen tersebut masih dalam tahap finalisasi dan pembahasan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Alor bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Sampai sekarang masih proses di BKSDM. Pokoknya masih berproses dan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Obeth.
Namun demikian, Obeth enggan menjelaskan secara rinci faktor yang menyebabkan dokumen tersebut belum juga diajukan ke BKN. Ia juga tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai target waktu pengiriman dokumen tersebut.
Dokumen yang dimaksud berupa surat permohonan pemberian pertimbangan teknis atas usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, serta jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
Sesuai ketentuan yang berlaku di BKN, permohonan pertimbangan teknis umumnya diproses dalam waktu paling lama lima hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. Apabila hingga hari keenam tidak terdapat tanggapan atau keputusan dari BKN, maka usulan tersebut secara administratif dianggap memperoleh persetujuan. Sementara itu, surat pertimbangan teknis yang diterbitkan BKN berlaku selama 30 hari kalender sejak tanggal penerbitan.
