KALABAHI, WARTAALOR.COM – Masyarakat Kabupaten Alor menagih komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) terkait rencana pelaksanaan mutasi dan pelantikan pejabat eselon di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor yang hingga pertengahan April 2026 belum juga terealisasi.
Padahal, dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Obeth Bolang telah menyampaikan bahwa proses pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Sejak dilantiknya Bupati Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Rocky Winaryo pada 20 Februari 2025, hingga kini belum dilakukan mutasi maupun pelantikan pejabat eselon secara menyeluruh. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kinerja birokrasi, terutama dalam hal pelayanan publik yang belum berjalan optimal.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diketahui masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), menyusul kekosongan jabatan akibat pejabat definitif yang telah memasuki masa pensiun maupun meninggal dunia. Kekosongan pada posisi strategis ini dinilai berpotensi menimbulkan stagnasi birokrasi serta menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Sorotan terhadap kondisi tersebut juga mengemuka dalam forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor. Sejumlah anggota legislatif secara terbuka menyampaikan kritik terhadap belum terlaksananya pelantikan pejabat eselon meskipun masa kepemimpinan kepala daerah telah berjalan lebih dari satu tahun.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, maka birokrasi pemerintahan akan pincang dan pelayanan publik berpotensi tidak maksimal,” demikian salah satu pandangan yang berkembang dalam forum tersebut.
Selain di forum resmi, aspirasi masyarakat juga disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. Warga mendorong percepatan pelantikan pejabat eselon sebagai langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu warga, Oktovianus Teha, menilai bahwa percepatan pelantikan merupakan kebutuhan mendesak guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, warga lainnya, Abraham Letfa, berpendapat bahwa pelantikan tidak perlu menunggu penetapan Sekretaris Daerah definitif, mengingat urgensi pengisian jabatan yang kosong.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Wakil Bupati dalam mengambil langkah strategis di tengah kondisi kesehatan Bupati yang tengah menjalani perawatan.
