KALABAHI, WARTAALOR.COM – Proses mutasi dan pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor kembali menjadi sorotan publik. Aktivis Kabupaten Alor, Lomboan Djahamou, mengungkapkan adanya dugaan kendala internal yang menyebabkan proses pengusulan pelantikan pejabat eselon hingga kini belum juga tuntas.
Dalam siaran langsung melalui akun Facebook pribadinya, Jumat (24/4/2026), Lomboan menyebut bahwa salah satu kendala tersebut diduga berkaitan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Alor, Yerike Djobo, yang dikabarkan akan dimutasi dalam rotasi jabatan yang direncanakan dalam waktu dekat.
Menurut Lomboan, Yerike Djobo disebut-sebut akan bergeser dari jabatannya sebagai Kepala BKPSDM dan berpotensi menempati posisi sebagai staf ahli bupati. Ia menilai, dinamika mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan.
“Ya namanya pejabat daerah, kapan saja bisa dimutasi,” ujar Lomboan melalui live streaming Facebook, Jumat, (24/4/2026).
Menurut Lomboan, dalam birokrasi, mutasi merupakan hal yang biasa. Setiap kepala daerah tentu memiliki kebijakan dan formasi kerja sesuai kebutuhan pemerintahan.
Namun demikian, Lomboan mengaku memperoleh informasi bahwa Yerike Djobo diduga tidak menerima rencana mutasi tersebut. Akibatnya, proses administrasi yang berkaitan dengan usulan mutasi dan pelantikan pejabat eselon disebut-sebut mengalami hambatan.
Ia menjelaskan, sejumlah dokumen yang diperlukan untuk pengusulan persetujuan teknis (pertek) ke Badan Kepegawaian Negara dikabarkan belum dapat dikirim karena masih menunggu tanda tangan Kepala BKPSDM.
“Informasinya, dokumen usulan sudah ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, dan penjabat sekretaris daerah. Tinggal menunggu tanda tangan Kepala BKPSDM untuk selanjutnya diajukan ke BKN,” ungkapnya.
Lomboan juga menyebut bahwa upaya untuk menghubungi Kepala BKPSDM dalam beberapa waktu terakhir belum membuahkan hasil. Menurut informasi yang diperolehnya, Yerike Djobo sedang berada di Kupang untuk keperluan pemeriksaan kesehatan. Namun, hingga kini keberadaannya disebut belum berhasil dikonfirmasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
“Kaban tidak terima dimutasi. Ditelepon dicari keliling juga tidak ada, katanya ada ke Kupang, check up,” ungkap Lomboan.
Lomboan melanjutkan, komunikasi disebut sempat terhambat karena telepon seluler yang bersangkutan tidak aktif. Padahal, dokumen tersebut sangat dibutuhkan agar proses pelantikan dapat segera dilanjutkan.
Ia menilai, apabila benar terjadi penundaan penandatanganan dokumen karena alasan pribadi atau ketidaksetujuan terhadap mutasi, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap mekanisme birokrasi dan instruksi pimpinan.
Lebih lanjut, Lomboan menepis anggapan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa tertundanya pelantikan pejabat eselon sepenuhnya disebabkan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Alor. Menurutnya, persoalan tersebut justru diduga berasal dari dinamika internal di tubuh BKPSDM.
“Jangan sampai opini publik diarahkan kepada pihak yang tidak tepat. Jika benar ada hambatan, maka perlu dilihat secara objektif dari mana sumber persoalan sebenarnya,” tegasnya.
Lomboan juga mengingatkan pentingnya sikap profesional dan loyalitas aparatur sipil negara terhadap keputusan pimpinan. Ia menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier dalam birokrasi yang harus diterima secara bijaksana.
Sebagai contoh, ia menyinggung sikap sejumlah pejabat sebelumnya, seperti mantan Kaban Keuangan Alor, Dewi P.R. Odja yang tetap menunjukkan profesionalisme saat menerima keputusan mutasi jabatan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BKPSDM Kabupaten Alor, Yerike Djobo, belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi terkait informasi tersebut. Media ini masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari yang bersangkutan.
Sementara siaran langsung Lomboan Djahamou tersebut, ditonton banyak warganet dan mendapat beragam komentar. ***(joka)
