KALABAHI, WARTAALOR.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap kondisi stagnasi birokrasi yang tengah terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Kamis (16/4/2026), dengan sorotan utama pada belum optimalnya jalannya roda pemerintahan akibat kondisi pimpinan daerah.
Dalam forum resmi tersebut, legislator dari Fraksi Partai NasDem, Joni Tulimau, menyampaikan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhambat oleh kondisi kesehatan kepala daerah. Ia menekankan pentingnya langkah konstitusional melalui pendelegasian kewenangan kepada Wakil Bupati apabila Bupati belum dapat menjalankan tugas secara maksimal.
“Jika Bupati masih dalam kondisi sakit, maka harus ada pendelegasian kewenangan kepada Wakil Bupati. Ini bukan semata persoalan politik, tetapi menyangkut keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Joni dalam rapat.
Lebih lanjut, ia juga meminta Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Alor untuk segera memfasilitasi pertemuan antara Bupati dan Wakil Bupati guna mengatasi kebuntuan komunikasi yang dinilai menghambat koordinasi pemerintahan di tingkat atas.
