KUPANG, WARTAALOR.COM — Sekretaris Executive Committee (ExCo) Partai Buruh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ariyanto Fernandez, kembali menyampaikan keprihatinan serius terkait kondisi kesehatan Bupati Alor, Iskandar Lakamau, serta dampaknya terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Alor.
Pernyataan tersebut disampaikan Ariyanto dalam press release tertulis yang diterima media pada Rabu (22/4/2026). Dalam keterangannya, ia menyoroti belum dilaksanakannya rekomendasi pengobatan lanjutan bagi Bupati Alor di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Jakarta, sebagaimana sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
“Dalam rilis kami bulan lalu, Partai Buruh telah meminta agar Bupati Alor segera melanjutkan pengobatan di RSPON Jakarta. Namun hingga saat ini, yang bersangkutan belum juga diberangkatkan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” ujar Ariyanto.
Menurutnya, informasi mengenai kondisi kesehatan Bupati Alor hingga kini masih belum jelas. Ia menyebut, berdasarkan kunjungan sebelumnya saat Bupati dirawat di RS Siloam Kupang, kondisi Bupati saat itu belum sadar dari koma. Selanjutnya, diperoleh informasi bahwa Bupati mengalami stroke dan harus menjalani tindakan operasi di RSPON Jakarta.
Ariyanto juga mengungkapkan bahwa sepulang dari Jakarta pada November lalu, Bupati kembali ke Alor dalam kondisi menggunakan kursi roda dan menjalani terapi lanjutan.
“Dengan kondisi seperti itu, seharusnya Pemerintah Kabupaten Alor bersikap jujur dan terbuka kepada DPRD serta masyarakat terkait kondisi kesehatan Bupati yang sebenarnya. Bukan sebaliknya, membangun narasi bahwa Bupati telah sembuh dan dapat menjalankan tugas secara normal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Partai Buruh menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Ariyanto menyebut, kondisi fisik Bupati yang mengalami gangguan pada bagian tubuh kanan akibat stroke dinilai tidak memungkinkan untuk melakukan penandatanganan dokumen secara langsung.
“Kami menduga adanya praktik peminjaman tanda tangan oleh oknum tertentu di sekitar Bupati. Ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan, karena berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan merugikan kepentingan publik,” katanya.
Ia menambahkan, sebelumnya Partai Buruh juga telah menyampaikan rencana untuk melaporkan situasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Alor.
Dalam rilis tersebut, Ariyanto juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran sebesar Rp950 juta yang telah dikeluarkan untuk pengobatan Bupati, namun hingga kini belum menunjukkan pemulihan signifikan. Ia merujuk pada hasil RDPU tanggal 11 Maret 2026, di mana Ketua Tim Medis Percepatan Pemulihan Bupati menyatakan bahwa kondisi Bupati masih tergolong sakit berat dan membutuhkan penanganan lanjutan di RSPON Jakarta.
“Masyarakat berhak mengetahui apakah rekomendasi tersebut didasarkan pada kajian medis dari dokter spesialis saraf atau hanya pernyataan sepihak. Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh tim medis dan Penjabat Sekretaris Daerah,” ujarnya.
Ariyanto menegaskan bahwa kondisi kesehatan Bupati yang belum pulih berdampak langsung pada stagnasi pengambilan keputusan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Ia menyarankan agar Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Wakil Bupati guna menjamin keberlangsungan pemerintahan.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah persoalan lain, seperti belum dilantiknya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rendahnya serapan anggaran daerah, tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), serta belum terbayarnya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bahkan disebut masih di bawah Upah Minimum.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Alor sedang tidak berjalan optimal. DPRD sebagai lembaga pengawas juga perlu bersikap lebih proaktif untuk meminta penjelasan resmi terkait kondisi Bupati dan langkah-langkah yang akan diambil ke depan,” kata Ariyanto.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar Bupati Alor segera mendapatkan penanganan medis terbaik dan dapat pulih kembali.
“Doa kami agar Bupati lekas sembuh. Namun di sisi lain, kepentingan masyarakat dan jalannya pemerintahan juga harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya. ***(joka)
