Meski demikian, lanjut Ary, kemandirian energi bukan hanya persoalan ketersediaan pasokan, tetapi di dalamnya mencakup penguasaan teknologi dan sistemnya. Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah bergerak ke arah itu.
Sebagai contoh, di sektor EBT, pemerintah terus mengembangkan infrastruktur pendukung smart grid dengan teknologi Green-Enabling Super Grid di Indonesia. Teknologi tersebut menjadi keharusan untuk mengintegrasikan EBT yang sifatnya intermiten.
Jaringan listrik pintar adalah kunci untuk memastikan listrik dari sumber terbarukan dapat disalurkan secara efisien dan andal ke konsumen. Tanpa infrastruktur yang cerdas ini, potensi EBT yang melimpah tidak akan mampu memberikan kontribusi optimal bagi bauran energi nasional. Terlebih lagi Presiden Prabowo menargetkan sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia berasal dari EBT mulai 2026.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memulai kolaborasi studi untuk pengembangan Green-Enabling Super Grid dengan Sumitomo Corporation, Kansai Electric Power Co Ltd, dan Summit Niaga Indonesia.
Inisiatif strategis tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional, mempercepat integrasi energi terbarukan, dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan, inisiatif Green-Enabling Super Grid merupakan simbol kemitraan konkret antara Indonesia dan Jepang dalam mendukung pertumbuhan rendah karbon, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan.
Tak hanya fokus pada energi hijau, pemerintah juga memberi perhatian pada peningkatan produksi migas. Anggota Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai capaian kinerja Pertamina pada semester pertama 2025 menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Produksi migas tembus 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Capaian itu mencerminkan semangat kemandirian energi yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.