Oleh: Sjaichul Anwari)*
Dalam satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor energi telah menjadi fokus utama. Sejumlah kebijakan yang substansial mengalami pergeseran fokus demi meletakkan tekas kemandirian energi yang kokoh.
Visi yang diusung oleh Prabowo-Gibran jelas: Indonesia harus mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri, mengurangi ketergantungan impor, dan menjamin ketersediaan energi yang stabil bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah awal telah menunjukkan momentum positif, terutama dalam upaya mempercepat proyek-proyek infrastruktur energi strategis nasional.
Arah kebijakan ini dinilai berada pada jalur yang tepat untuk mengamankan kebutuhan energi jangka panjang negara. Salah satunya melalui kebijakan hilirisasi dan optimalisasi sumber energi terbarukan (EBT).
Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menyebut langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Ary menilai, komitmen pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam mengakselerasi transisi energi hijau dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri energi di Asia Tenggara. Pemerintah dinilainya telah konsisten menjaga arah Pembangunan menuju kemandirian energi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
Untuk diketahui, pemerintah sendiri telah meresmikan 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) pada Juni 2025, yang mencakup tiga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Proyek-proyek ini termasuk inisiatif listrik pedesaan PLN di berbagai wilayah Indonesia, dengan total kapasitas terpasang mencapai 379,7 MW.