Kehadiran prinsip keadilan restoratif dalam RUU KUHAP juga mencerminkan karakter hukum yang modern. Di berbagai negara maju, pendekatan ini telah lama digunakan untuk menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran hukum secara lebih efisien dan berkeadilan. Pendekatan yang lebih dialogis ini memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung di hadapan korban, sementara korban memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Konsep ini mengurangi beban pengadilan, mempercepat proses hukum, serta mengurangi risiko kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran ringan.
Pemerintah melalui penyusunan RUU KUHAP tidak hanya memperkuat sistem hukum nasional secara substansial, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi penerapan keadilan yang berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Keputusan ini mencerminkan kemajuan pola pikir legislatif yang selaras dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah hadir dalam membangun sistem hukum yang adaptif, solutif, dan berorientasi pada pemulihan. Dengan peran aktif seluruh pihak, RUU KUHAP berpotensi menjadi tonggak penting pembaruan hukum acara pidana yang lebih inklusif dan responsif terhadap keadilan substantif.
Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat.
)* Pengamat Masalah Hukum