RUU KUHAP juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi yang lebih luas, seperti yang tercermin dalam rekomendasi hasil workshop yang disampaikan oleh Prof. Dr. Amir Ilyas dari Universitas Hasanuddin. Dalam forum ilmiah yang dihadiri berbagai kalangan, disimpulkan bahwa KUHAP baru harus didasarkan pada prinsip pembagian fungsi secara tegas antara lembaga penyidik dan penuntut umum. Rekomendasi tersebut menolak prinsip dominis litis diterapkan secara kaku, dan sebaliknya mendukung otonomi terbatas yang terukur bagi masing-masing institusi. Amir mengingatkan bahwa independensi dalam penyidikan oleh Polri dan penuntutan oleh Kejaksaan merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Namun demikian, ia juga mencatat bahwa terdapat sejumlah pasal dalam RUU KUHAP yang dinilai berpotensi melemahkan independensi Polri sebagai penyidik. Karena itu, ia mendorong agar pasal-pasal tersebut dikaji ulang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama dari internal lembaga yang terdampak langsung. Hal ini menjadi wujud dari pendekatan partisipatif dalam pembentukan hukum yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Pentingnya menjaga struktur fungsional yang selaras dalam RUU KUHAP ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip good governance dalam sektor hukum. Pemerintah dalam hal ini menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya menyusun regulasi baru, tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif oleh institusi-institusi yang terlibat. Menempatkan Polri, Kejaksaan, dan PPNS pada posisi yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang responsif dan berorientasi pada keadilan substantif.
Sinergi antar lembaga penegak hukum yang didorong oleh penyusunan RUU KUHAP menjadi titik temu dari prinsip efisiensi dan akurasi dalam penegakan hukum. Dengan memastikan bahwa penyidikan tetap menjadi ranah Polri dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan, maka proses hukum akan berjalan dalam kerangka checks and balances yang sehat. Dalam situasi ini, tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, tetapi masing-masing memiliki otonomi terbatas yang disertai dengan mekanisme pengawasan horizontal.
Dengan segala dinamika dan tantangan yang dihadapi sistem peradilan pidana nasional, penyusunan RUU KUHAP menjadi langkah strategis dalam merespons kebutuhan zaman. Regulasi ini bukan semata-mata perubahan teknis hukum acara, melainkan juga cerminan dari tekad negara membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Integrasi antara profesionalisme kelembagaan dan pembaruan norma hukum akan mendorong penegakan hukum yang lebih konsisten dan berorientasi pada keadilan substantif. RUU KUHAP diharapkan tidak hanya menjadi fondasi hukum yang kuat, tetapi juga menjadi katalisator terciptanya peradilan yang lebih humanis, demokratis, serta sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial.
)* Pemerhati Dunia Hukum