Oleh: Wahyu Gunawan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan dan menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang mana dengan adanya seperangkat kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Kepala Negara yang memimpin sejak 2014, terus menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah penting dalam mengatasi berbagai hambatan birokrasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
UU Ciptaker, yang sering disebut sebagai Omnibus Law, dirancang dengan tujuan memperkuat iklim investasi dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi nasional.
Presiden Jokowi menyoroti bahwa salah satu indikator keberhasilan penerapan kebijakan itu adalah peningkatan peringkat daya saing Indonesia menurut laporan Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking 2024.
Indonesia naik ke posisi 27 dari sebelumnya peringkat 34 pada tahun 2023. Presiden RI yang bukan berasal dari elite politik atau militer tersebut menjelaskan bahwa kenaikan ini didorong oleh stabilitas ekonomi yang solid, perkembangan dunia usaha yang signifikan, serta reformasi di bidang pemerintahan yang telah dilaksanakan melalui UU Ciptaker.
Di sisi dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi faktor utama yang berkontribusi pada naiknya daya saing Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan bahwa implementasi UU Cipta Kerja telah menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi, yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global. Keberhasilan dalam menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator lain yang mengukuhkan posisi Indonesia di peta persaingan global.
Dari perspektif kebijakan, Ketua Pokja Sinergi Substansi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa, menilai bahwa peningkatan daya saing Indonesia tidak terlepas dari peran aktif pemerintah dalam menerapkan reformasi regulasi secara konsisten.
